Sri Mulyani Umumkan Pejabat yang Tak Dapat THR, Presiden Jokowi?

Ekspresi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat bersiap memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Menkeu menyatakan bahwa kinerja APBN mencatatkan defisit Rp289,1 triliun atau 1,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan

ragam

Sri Mulyani Umumkan Pejabat yang Tak Dapat THR, Presiden Jokowi?

Rabu, 15 April 2020 19:30 WIB
Reporter : Antara Editor : Rini Kustiani

CANTIKA.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan siapa saja pejabat yang bakal mendapat Tunjangan Hari Raya atau THR dan siapa yang tidak mendapat THR. Penentuan ini menjadi penting karena saat ini masyarakat tengah melawan wabah corona dan momentum Hari Raya Idul Fitri kian dekat.

"Sesuai instruksi presiden bahwa THR untuk presiden, wakil presiden, para menteri, anggota DPR, MPR, DPD, kepala daerah, anggota DPRD, eselon 1 dan 2 tidak dibayarkan THR-nya," kata Sri Mulyani di kantornya di Jakarta, Selasa, 14 April 2020.

Sri Mulyani menyampaikan informasi itu melalui konferensi video setelah mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Bogor. "Presiden mengatakan THR akan dibayarkan untuk seluruh aparatur sipil negara, TNI, Polri dengan posisi eselon 3 ke bawah," kata Sri Mulyani.

THR yang dibayarkan tidak termasuk tunjangan kinerja. Dengan begitu, besaran THR yang diterima terdiri dari gaji pokok dan tunjangan melekat. Selain eselon tiga ke bawah, para pensiunan juga mendapat THR yang sama seperti tahun lalu.

Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

Sebelumnya, Sri Muylyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 akan terkoreksi banyak. Dalam skenario berat, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada posisi 2,3 persen dengan tekanan terbesar pada kuartal kedua.

"Kalau kita kondisi berat ini cukup panjang, kemungkinan akan terjadi resesi di mana dua kuartal berturut-turut GDP (Gross Domestic Product) bisa negatif," kata dia. "Kami upayakan agar hal ini tidak terjadi. Memang sangat berat."

Dengan kondisi demikian, Sri Mulyani menambahkan, jumlah penduduk miskin sangat mungkin bertambah. Dalam skenario berat, penduduk miskin bisa bertambah 1,1 juta sampai 3,78 juta orang. Begitu juga dengan angka pengangguran yang diperkirakan mengalami kenaikan sebanyak 2,9 juta sampai 5,2 juta orang pengangguran baru.