Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jerome Polin, Andovi da Lopez Bersama Organisasi Masyarakat Sipil Serahkan 17+8 Tuntutan Rakyat ke DPR

foto-reporter

Reporter

google-image
Abigail Limuria (kiri), Andovi da Lopez, Jerome Poline, dan Andhyta F. Utami menyerahkan secara resmi dokumen Tuntutan Rakyat 17+8 ke anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Andre Rosiade (dua kanan) di depan Gedung DPR, Jakarta, 4 September 2025. Tempo/Dede Leni Mardianti

Abigail Limuria (kiri), Andovi da Lopez, Jerome Poline, dan Andhyta F. Utami menyerahkan secara resmi dokumen Tuntutan Rakyat 17+8 ke anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Andre Rosiade (dua kanan) di depan Gedung DPR, Jakarta, 4 September 2025. Tempo/Dede Leni Mardianti

Advertisement

CANTIKA.COM, Jakarta - Jerome Polin, Andovi da Lopez, bersama jejaring organisasi masyarakat dan influencer lain mendatangi Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Kamis siang, 4 September 2025. Dalam kesempatan ini, mereka menggelar aksi simbolis, menyerahkan dokumen Tuntutan Rakyat 17+8 secara langsung kepada DPR.

Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak para wakil rakyat untuk memenuhi tuntutan publik sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan, yaitu 5 September 2025. Melansir laman Tempo, selain Jerome Polin, Andovi da Lovez, influencer lain yang hadir adalah Abigail Limuria, Andhyta F. Utami, Fathia Izzati, dan Ferry Irwandi. Dalam kesempatan tersebut, mereka tampil kompak mengenakan pakaian bernuansa merah muda dan hijau, yang merepresentasikan kampanye Brave Pink dan Hero Green, sambil membawa banner berisi 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang.

Bicara tentang 17+8 Tuntutan Rakyat, gerakan ini pertama kali diinisiasi oleh Andhyta F. Utami (Afu), co-founder platform Bijak Memilih. Meski tuntutan tersebut sudah ramai dan menjadi topik utama di Indonesia, Abigail Limuria menegaskan langkah mereka hari ini diambil setelah berbagai upaya informal sebelumnya tidak ditanggapi serius. “Walaupun semalam DPR sudah merespons, kami paham bahwa janji itu satu hal, tetapi pelaksanaan adalah hal lain,” ujarnya.

Sejak 1 September 2025, tuntutan 17+8 telah disuarakan secara masif melalui media sosial. Keesokan harinya, dokumen serupa juga dikirim lewat surat elektronik resmi kepada 580 anggota DPR. Namun hingga kini, menurut Abigail, belum ada langkah konkret yang ditunjukkan. “Karena itu, kami hadir di sini untuk menyerahkan dokumen secara formal, agar tidak ada lagi alasan bahwa tuntutan ini belum masuk jalur resmi,” tambahnya.

Sekitar pukul 15.00 WIB, dokumen tersebut diterima langsung oleh anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR, Andre Rosiade. Setelah menandatangani berkas, ia pun hanya menyampaikan janji singkat, “Insya Allah kami akan melakukan transformasi ke depan menjadi lebih baik, sesuai dengan tuntutan dan harapan," ujarnya.

Isi 17+8 Tuntutan Rakyat

17+8 Tuntutan Rakyat berisi 17 poin tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang yang merupakan rangkuman atas berbagai desakan yang beredar sejak demonstrasi pada 25 Agustus 2025. Berikut ini daftar lengkap tuntutan 17+8 yang didesak masyarakat. 

Batas waktu: 5 September 2025

Tugas DPR

- Bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan fasilitas baru, termasuk upah pensiun

Artikel Terkait:

Kisah Zaskia Adya Mecca jadi Sukarelawan Medis di Demo Kwitang

- Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR lainnya) 

- Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK) 

Tugas Ketua Umum Partai Politik

- Pecat dan jatuhkan sanksi tegas kepada kader anggota DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

- Umumkan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat di tengah krisis demokrasi.

- Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.

Tugas Kepolisian RI

- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

- Hentikan kekerasan oleh polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.

- Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan. 

Tugas TNI

- Kembali ke barak dan berhenti melibatkan diri dalam urusan sipil. Scroll Untuk Melanjutkan

- Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

- Komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil selama masa krisis demokrasi. 

Tugas Kementerian di Sektor Ekonomi

- Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja.

- Ambil langkah darurat untuk cegah PHK.

- Buka dialog dengan serikat buruh.

8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun (Batas waktu 31 Agustus 2026)

1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran.

2. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif.

3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

4. Sahkan dan tegakkan RUU perampasan aset koruptor.

5. Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis.

6. TNI kembali ke barak, tanpa pengecualian.

7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.

8. Tinjau ulang kebijakan di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. 

Pilihan Editor: Ramai 17+8 Tuntutan Rakyat di Media Sosial, Lihat Arti dan Isinya

Dede Leni Mardianti

Halo Sahabat Cantika, Yuk Update Informasi Terkini Gaya Hidup Cewek Y dan Z di Instagram dan TikTok Cantika.

Advertisement

Recommended Article

"Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini."
Advertisement