CANTIKA.COM, Jakarta - Di media sosial tengah ramai unggahan "17+8 Tuntutan Rakyat" yang diserukan oleh para figur publik bersama kelompok masyarakat sipil. Unggahan tersebut adalah desakan kepada pemerintah untuk memenuhi tuntutan publik atas berbagai kerusuhan yang belakangan terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
"17+8 Tuntutan Rakyat" sendiri berisi 17 poin tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang yang erupakan rangkuman atas berbagai desakan yang beredar sejak demonstrasi pada 25 Agustus 2025. Selain itu, pemengaruh Jerome Polin menyebut tuntutan tersebut juga menangkap esensi dari desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Artikel Terkait:
Kisah Zaskia Adya Mecca jadi Sukarelawan Medis di Demo Kwitang
Melansir laman Tempo, tuntutan ini mengakomodasi isi petisi Reformasi Indonesia di Change.org yang sudah ditandatangani lebih dari 40 ribu orang. Berikut ini daftar lengkap tuntutan 17+8 yang didesak masyarakat.
Batas waktu: 5 September 2025
Tugas DPR
- Bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan fasilitas baru, termasuk upah pensiun
- Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR lainnya)
- Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK)
Tugas Ketua Umum Partai Politik
- Pecat dan jatuhkan sanksi tegas kepada kader anggota DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
- Umumkan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat di tengah krisis demokrasi.
- Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
Tugas Kepolisian RI
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
- Hentikan kekerasan oleh polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
- Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan.
Tugas TNI
- Kembali ke barak dan berhenti melibatkan diri dalam urusan sipil.
- Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
- Komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil selama masa krisis demokrasi.
Tugas Kementerian di Sektor Ekonomi
- Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja.
- Ambil langkah darurat untuk cegah PHK.
- Buka dialog dengan serikat buruh.
8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun (Batas waktu 31 Agustus 2026)
1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran.
2. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif.
3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan dan tegakkan RUU perampasan aset koruptor.
5. Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis.
6. TNI kembali ke barak, tanpa pengecualian.
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
8. Tinjau ulang kebijakan di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
Pilihan Editor: Setelah Nicholas Saputra, Laura Basuki Mulai Speak Up di Media Sosial: Apa Sih Susahnya Mundur
INSTAGRAM I TEMPO
Halo Sahabat Cantika, Yuk Update Informasi Terkini Gaya Hidup Cewek Y dan Z di Instagram dan TikTok Cantika.
